Berita

Perkuat Sinergi dengan Pimpinan Baru BPKP, Polinela Siap Berperan dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pembangunan Lampung

Polinela, Rabu (05/11/2025). Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, secara resmi mengukuhkan Agus Setiawan sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung, dalam upacara yang berlangsung di Gedung Pusiban, Kantor Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam kegiatan tersebut, Politeknik Negeri Lampung (Polinela) turut hadir diwakili oleh Wakil Direktur Bidang Kerja Sama, Eko Win Kenali, S.Kom., M.Cs., sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penguatan sinergi antara lembaga pendidikan tinggi vokasi dengan instansi pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang transparan dan berintegritas.

Agus Setiawan resmi dilantik berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP RI Nomor KP.01.03/KEP-400/K/SU/2025 tertanggal 19 September 2025 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BPKP.

Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada pejabat yang baru dilantik serta menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemprov Lampung dan BPKP dalam memperkuat efektivitas program pembangunan daerah.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung dan seluruh masyarakat, saya mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak Agus Setiawan. Semoga amanah ini membawa semangat baru dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas,” ujar Gubernur Mirza.

Gubernur menegaskan bahwa BPKP merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan kebijakan pembangunan berjalan efektif, efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami ingin pembangunan Lampung berjalan lebih bersih, cepat, dan akuntabel. Dengan pendampingan BPKP, kami yakin tata kelola pemerintahan akan semakin baik dan dipercaya masyarakat,” tambahnya.

Ia juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, termasuk keterbatasan fiskal, peningkatan layanan publik, serta pemerataan pembangunan antarwilayah. Gubernur berharap sinergi dan komunikasi yang baik antara Pemprov Lampung dan BPKP akan memperkuat sistem pengendalian intern, manajemen risiko, serta pencegahan penyimpangan sejak tahap perencanaan.

Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan, Aryanto Wibowo, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur atas perhatian dan dukungannya terhadap pelaksanaan tugas pengawasan kami. Semoga Provinsi Lampung semakin maju, berkembang, dan sejahtera,” ujarnya.

Aryanto juga menyampaikan penghargaan kepada Nani Ulina Kartika Nasution, pejabat sebelumnya, yang kini dipercaya sebagai Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur di Jakarta. Ia berharap kepala perwakilan yang baru dapat memperkuat sinergi pengawasan dan kerja sama strategis dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah.

Sebagai auditor internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, BPKP memiliki peran vital dalam menjaga akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional. Aryanto menekankan tiga fokus utama pengawasan BPKP, yakni:

  1. Mendukung kemandirian fiskal daerah, termasuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpotensi meningkat hingga 22 persen.
  2. Mendorong efektivitas belanja daerah, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
  3. Memperkuat sistem pengendalian intern serta tata kelola pemerintahan guna mencegah penyimpangan dan meningkatkan transparansi.

Kehadiran Polinela dalam kegiatan ini menjadi bentuk nyata dukungan lembaga pendidikan vokasi terhadap agenda peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Provinsi Lampung. Melalui kolaborasi lintas sektor, Polinela berkomitmen terus berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada transparansi dan efektivitas pembangunan.